Wali Kota Kendari Paparkan Enam Isu Strategis dalam Forum APEKSI XVIII
SULTRAMERDEKA.COM – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, memanfaatkan forum nasional Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVIII di Medan untuk menyampaikan enam isu strategis yang dinilai menjadi prioritas pembangunan pemerintah kota, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Enam agenda tersebut dipaparkan saat Sidang Pleno II dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) VI APEKSI, Kamis (2/7/2026).
Paparan tersebut tidak hanya menjadi laporan kinerja Komwil VI, tetapi juga memuat berbagai rekomendasi yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurut Siska Karina Imran, tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks membutuhkan kebijakan yang terintegrasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.
Enam isu strategis yang disampaikan menjadi fokus utama pembahasan dalam laporan Komisariat Wilayah VI. Seluruh rekomendasi tersebut disusun sebagai masukan bagi pemerintah pusat sekaligus menjadi arah penguatan kebijakan pembangunan di daerah.
Isu pertama yang menjadi perhatian adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Menurut Siska, pembangunan infrastruktur masih menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, pemerintah kota di wilayah Komwil VI mendorong penguatan sarana pendukung sektor industri dan perdagangan, perluasan elektrifikasi kampung, penyediaan perumahan layak, hingga pengembangan layanan publik berbasis digital.
Digitalisasi pelayanan publik dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Sementara pembangunan infrastruktur dasar diyakini mampu membuka akses ekonomi baru sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di kawasan timur Indonesia.
“Percepatan infrastruktur dasar dan konektivitas menjadi fondasi penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pembangunan sarana industri, perdagangan, elektrifikasi kampung hingga digitalisasi pelayanan publik harus terus didorong secara berkelanjutan,” ujar Siska Karina Imran.
Isu strategis kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam laporannya, Komwil VI menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pembangunan karena dinilai menjadi investasi jangka panjang yang menentukan daya saing daerah.
Pemerintah daerah mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan untuk menekan angka stunting serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pengembangan pendidikan vokasi juga menjadi perhatian agar mampu mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Komwil VI juga mengusulkan penguatan pendidikan inklusif melalui Unit Layanan Disabilitas sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Bersamaan dengan itu, peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah juga dipandang penting agar setiap program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Siska menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan harus terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tuturnya.
Isu berikutnya menyangkut penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) perlu dijalankan secara konsisten dengan dukungan peningkatan kapasitas aparatur yang mengelola keuangan daerah.
Selain memperkuat kompetensi aparatur, Komwil VI juga menilai kebijakan pembiayaan daerah perlu disusun secara lebih adil dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Pengaturan belanja pegawai juga diharapkan tidak mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Isu strategis terakhir yang disampaikan berkaitan dengan penataan kebijakan pendanaan Program Strategis Nasional (PSN). Komwil VI mengusulkan agar skema pembiayaan berbagai program strategis dievaluasi kembali sehingga tidak menimbulkan beban yang terlalu besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Siska, kejelasan pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan PSN. Hal itu termasuk pengaturan pembiayaan pada proses pembebasan lahan yang selama ini kerap menjadi tantangan di berbagai daerah.
“Pemerintah kota mengusulkan agar skema pembiayaan sejumlah program strategis dievaluasi kembali sehingga tidak memberikan beban berlebihan terhadap APBD. Kejelasan pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam proses pembebasan lahan, dinilai sangat penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program,” tutupnya.(ADV)
