Pemkot Kendari Komitmen Dukung Program Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan
SULTRAMERDEKA.COM – Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari, Makmur.
Kehadirannya didampingi Sekretaris Dinas Perikanan Rusdin, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta pada 2–3 Juli 2026.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Kendari dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari langkah memperkuat koordinasi sekaligus memastikan arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah berjalan seiring dengan kebijakan pemerintah pusat.
Rakornas juga menjadi wadah untuk menyelaraskan berbagai program prioritas nasional agar implementasinya di daerah dapat berlangsung lebih efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya nelayan dan komunitas pesisir.
Rakornas yang dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis sektor kelautan dan perikanan.
Sejumlah agenda penting dibahas, mulai dari penguatan perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan kawasan pesisir, strategi percepatan swasembada pangan berbasis protein ikan, hingga sinkronisasi program pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari, Makmur, mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh arahan strategis sekaligus membangun kesamaan langkah dalam mendukung kebijakan nasional di sektor kelautan dan perikanan.
“Forum ini memberikan banyak arahan strategis sekaligus menjadi ruang berbagi pengalaman antardaerah dalam mendukung program nasional. Pemerintah Kota Kendari siap mendukung seluruh kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, penguatan ekonomi pesisir, serta pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan,” ujar Makmur.
Menurutnya, seluruh materi dan hasil pembahasan selama Rakornas akan menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan sektor perikanan di Kota Kendari. Pemerintah Kota Kendari juga akan menyelaraskan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat pesisir sehingga setiap program yang dijalankan mampu memberikan manfaat secara langsung bagi nelayan maupun pelaku usaha perikanan.
“Kami akan mengoptimalkan hasil Rakornas ini sebagai dasar penyusunan program di daerah. Seluruh arahan pemerintah pusat akan kami sinergikan dengan kebutuhan masyarakat nelayan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat pesisir,” katanya.
Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui upaya mengawal sejumlah program strategis yang tengah dipersiapkan di Kota Kendari. Salah satunya adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di tiga kawasan pesisir, yakni Kelurahan Tondonggeu, Sambuli, dan Puday.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai arah kebijakan KKP, Dinas Perikanan Kota Kendari memanfaatkan forum Rakornas untuk berkonsultasi langsung melalui Desk Kampung Nelayan Merah Putih Nasional.
Makmur menambahkan, Kota Kendari memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar sehingga memerlukan dukungan pembangunan yang berkelanjutan. Dukungan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan, penguatan kelembagaan, hingga pengelolaan sumber daya perikanan yang mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, dalam pemaparannya menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu pilar utama dalam menjawab tantangan kebutuhan pangan dunia.
Sakti Wahyu Trenggono menyebut populasi global diproyeksikan meningkat dari sekitar 8,23 miliar jiwa menjadi 9,66 miliar jiwa pada 2050, sehingga kebutuhan pangan diperkirakan meningkat hingga 50–60 persen.
Di Indonesia, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai sekitar 320,7 juta jiwa pada 2050 dengan kebutuhan protein yang terus meningkat. Karena itu, pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah semakin terbatasnya lahan pertanian.
Untuk menjawab tantangan tersebut, KKP terus mengakselerasi implementasi ekonomi biru melalui berbagai program prioritas, di antaranya perluasan kawasan konservasi laut, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan yang ramah lingkungan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta gerakan partisipasi nelayan dalam membersihkan sampah plastik di laut.
Rakornas PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 diikuti kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Forum tersebut menghadirkan sejumlah menteri, pimpinan lembaga negara, serta para pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari strategi mewujudkan swasembada pangan nasional, memperkuat ekonomi biru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.(ADV)
