AJP – ASLI Sosialisasi di Dua Kecamatan, Tekankan Pengelolaan PAD Kota Kendari
SULTRAMERDEKA.COM – Pasangan Aksan Jaya Putra-Andi Sulolipu (AJP-ASLI) kembali melaksanakan sosialisasi di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, dan Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin (16/9/2024) malam.
Andi Sulolipu saat menyampaikan orasi politiknya di hadapan ratusan masyarakat Kelurahan Mandonga dan Bende menjelaskan alasannya bersama AJP tampil di Pilwali Kota Kendari.
Menurut mantan Anggota DPRD Kota Kendari Periode 2019-2024 ini, dirinya bersama AJP tampil di Pilwali 2024 untuk mengakomodir kepentingan masyarakat lebih luas.
Ia mengatakan, jabatan legislatif tak cukup untuk membawa kepentingan orang banyak dikarenakan kebijakan terbatas.
“Saya dengan Pak AJP sudah selesai dengan diri kami masing-masing. Tidak ada beban, sehingga ke depan ketika kami diamanahkan masyarakat memimpin Kota Kendari, tentu yang namanya intervensi politik kami pastikan tidak akan ada,” ujar Andi Sulolipu.
Andi Sulolipu menegaskan, ia dan AJP merupakan pasangan yang paling paham persoalan di Kota Kendari yang saat ini mengalami defisit anggaran.
Menurutnya, hal itu menjadi bukti ketidakpiawaian kepala daerah sebelumnya dan minimnya pengetahuan mengelola pemerintahan.
“Kota Kendari setiap tahunnya mengalami defisit anggaran, itu karena banyak utang pemerintah yang kemudian dibebankan ke masyarakat. Kenapa demikian? karena tidak cakapnya kepala daerah mengelola daerah,” cetusnya.
Menyambung pernyataan Andi Sulolipu, AJP mengungkapkan, Kota Kendari hari ini perlu berbenah secara menyeluruh, baik dari sistim pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan daerah.
Mengingat Kota Kendari dalam beberapa tahun belakangan, anggaran selalu defisit, solusinya yakni bagaimana menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD), guna menutupi kekurangan anggaran.
“Saya dan Andi Sulolipu sudah membuat konsepnya, bagaimana PAD Kota Kendari bisa meningkat,” katanya.
Dijelaskannya, salah satu kebijakan yang meraka buat nantinya, dan berpotensi mendulang PAD, yaitu tata kelola parkir elektonik. Jadi setiap hotel, rumah makan, tempat hiburan, dan lain-lain akan dibuatkan parkir elektronik, dan dikelola langsung oleh perusahaan daerah.
Hal ini dilakukan, lanjut AJP tentu tidak lain untuk memaksimalkan PAD, sehingga tak ada lagi penagihan jasa parkir secara langsung, tetapi semua dilakukan dengan sistem pembayaran elektronik.
“Ini salah satu contoh untuk bagaimana kita maksimalkan potensi PAD dengan by elektronik money, tidak lagi penagihan secara sendiri, ini juga untuk menjaga pemasukan daerah kita bisa maksimal, dan menghindari kebocoran. Sehingga bisa membiayai semua program yang kita canangkan,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Dia menambahkan, mengapa dirinya memilih masalah parkir dikelola oleh perusahaan daerah nantinya, sebab potensi kebocoran PAD dari pemasukan parkir tersebut, kecil kemungkinan terjadi.
Pasalnya, perusahaan daerah akan diawasi, dan diperiksa atau diaudit secara berlapis baik dari akuntan publik maupun badan pemeriksaan keuangan (BPK).
“Soal mereka yang selama ini jadi tukang parkir, nanti direkrut oleh perusahaan daerah juga, jadi kita tidak membuat kebijakan yang menghilangkan pekerjaan masyarakat. Justru ini akan tertata dengan baik,” tandasnya.(sm-01/rls)