KKP Bersiap Verifikasi Calon Kampung Nelayan Merah Putih di Sultra

SUKTRAMERDEKA.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan tim survei untuk menilai dan memverifikasi calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Sulawesi Tenggara (Sultra). Langkah ini bagian dari persiapan pembangunan 1.000 KNMP di seluruh Indonesia pada 2027.

Di Sultra, sembilan wilayah masuk dalam daftar calon lokasi KNMP 2027. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Buton Selatan, Kolaka Utara, Konawe Kepulauan, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Buton Utara, serta Kota Kendari dan Kota Baubau.

Penyiapan calon lokasi tersebut dilakukan melalui survei, penilaian, dan verifikasi lapangan. KKP menargetkan seluruh proses menghasilkan rekomendasi lokasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan dan potensi perikanan daerah.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, meminta tim survei menjadikan kondisi masyarakat sebagai dasar penilaian. “Kata kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah dengarkan masyarakat dan pahami kegiatan ekonominya,” ujar Latif saat membuka pembekalan secara daring dari Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Tim akan menggali kebutuhan nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan yang terlibat dalam usaha perikanan, pengolah hasil perikanan, hingga pedagang. Informasi tersebut menjadi dasar penentuan fasilitas yang dibutuhkan, mulai dari penanganan hasil tangkapan, pengolahan, hingga pemasaran.

Dalam penilaian calon lokasi, KKP menetapkan enam kriteria utama. Kriteria itu mencakup basis masyarakat yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan, ketersediaan kelembagaan ekonomi, kesiapan lahan, utilitas, sarana dan prasarana, serta penerimaan masyarakat dan pemerintah daerah.

Selain itu, tim akan memeriksa kesiapan pengelola, biaya operasional dan pemeliharaan, ketersediaan listrik dan air bersih, serta akses transportasi. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan fasilitas yang dibangun dapat digunakan dan dikelola sesuai kebutuhan masyarakat.

“Manfaat baru terwujud apabila fasilitas digunakan, dipelihara, dan dikelola dengan baik,” tegas Latif.

Untuk mendukung survei dan fasilitasi kesiapan lokasi, KKP menggandeng lima mitra pembangunan di Sultra. Mitra tersebut terdiri atas Universitas Halu Oleo, Universitas 19 November, Institut Teknologi Kelautan Buton, Universitas Muhammadiyah, dan lembaga swadaya masyarakat Leadmill.

Tenaga Ahli Satuan Tugas KNMP, Andi Nur Zainuddin, menjelaskan bahwa para mitra bertugas melakukan survei dan memfasilitasi kesiapan calon lokasi. Mereka dikontrak untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut selama sekitar dua bulan dengan pendanaan dari KKP.

Pembekalan tim penilaian berlangsung pada 27–29 Oktober 2026, termasuk di Hotel Qubah 99 Kendari. Peserta dibekali metode pengumpulan dan verifikasi data, wawancara masyarakat, observasi lapangan, penggunaan perangkat survei digital, serta fasilitasi kesiapan lokasi.

Setelah pembekalan, tim akan melaksanakan survei, penilaian, dan fasilitasi kesiapan lokasi hingga pertengahan Desember 2026. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi dan perencanaan pembangunan KNMP 2027, dengan target 1.000 lokasi di seluruh Indonesia siap direkomendasikan.

KKP menegaskan bahwa masuknya suatu wilayah dalam daftar calon lokasi belum berarti lokasi pembangunan telah ditetapkan. Penetapan akan mempertimbangkan hasil survei, kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, kesiapan lahan, kelembagaan pengelola, serta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah.