KONI Sultra Dinilai Matikan Atlet Berlaga di Porprov

SULTRAMERDEKA.COM – Keputusan KONI Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadikan KTP domisili sebagai syarat keabsahan atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV menuai kritik. Kebijakan tersebut dinilai dapat mematikan prestasi atlet di daerah karena berpotensi membatasi kesempatan mereka untuk berlaga.

Ketua Indonesia Cycle Federation (ICF) Sultra, Muhammad Mirad, menilai regulasi tersebut merupakan langkah keliru. Menurutnya, KONI Sultra seharusnya tidak menetapkan aturan tanpa mempertimbangkan kepentingan pembinaan olahraga.

Mirad mengatakan, penyusunan regulasi Porprov semestinya melibatkan Pengurus Provinsi (Pengprov) cabang olahraga. Sebab, Pengprov cabor merupakan pihak yang melaksanakan pertandingan dalam ajang tersebut.

Namun, proses yang berlangsung justru dinilai tidak mencerminkan pelibatan organisasi cabor. Ia menyebut KONI Sultra terkesan memaksakan aturan agar disetujui oleh pengurus cabang olahraga.

“Saya sebagai ketua ICF Sultra tentunya tidak setuju dengan apa yang dilakukan KONI Sultra. Seharusnya bukan domisili yang dipersoalkan tetapi bagaimana KONI Sultra bisa membuat regulasi terkait tidak boleh atlit luar Sultra turut ambil bagian di Porprov XV,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/11/2026).

Atas kondisi tersebut, Mirad meminta KONI Sultra meninjau kembali ketentuan KTP domisili. Ia menilai kebijakan itu mencerminkan belum adanya konsep yang jelas dalam pembinaan olahraga di Sultra.

Menurutnya, KONI Sultra seharusnya lebih memprioritaskan penyelenggaraan Porprov XV sebagai ajang untuk menjaring atlet terbaik. Atlet hasil kompetisi tersebut nantinya diharapkan dapat mewakili Sultra pada Pra-PON hingga berlaga di PON.

Mirad menyayangkan regulasi yang diterapkan saat ini karena dinilai tidak menunjukkan arah pembinaan yang jelas. Ia juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berdampak terhadap hubungan KONI Sultra dengan Pengprov cabor.

Ia khawatir kebijakan tersebut membuat kepercayaan organisasi cabang olahraga terhadap kepengurusan KONI Sultra menurun. Bahkan, persoalan itu berpotensi memunculkan langkah penolakan dari sejumlah cabor.

“Saya hanya tidak menginginkan jangan sampai karena persoalan ini Cabor memberikan surat Mosi tidak percaya pada kepengurusan KONI Sultra saat ini,” pungkasnya.(sm-01)