Penanganan Banjir Kendari Dibahas dalam Rakor Bersama Gubernur Sultra
SULTRAMERDEKA.COM – Penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Kendari menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan instansi terkait. Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kota Kendari dan sejumlah pihak teknis terkait pada Senin (19/5/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Sultra itu difokuskan terhadap langkah percepatan penanganan banjir, mulai dari pembenahan drainase, normalisasi sungai, hingga perbaikan infrastruktur yang terdampak akibat curah hujan tinggi sejak awal Mei 2026.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran dalam pemaparannya seperti dikutip dari laman Pemkot Kendari menjelaskan bahwa banjir terjadi akibat hujan ekstrem yang mengguyur wilayah Kota Kendari sejak 9 Mei 2026. Kondisi tersebut menyebabkan meluapnya aliran Sungai Wanggu dan Amohalo, diperparah dengan sistem drainase perkotaan yang belum optimal.
Data BPBD Kota Kendari hingga 18 Mei 2026 mencatat sebanyak 9 kecamatan dan 24 kelurahan terdampak banjir. Jumlah warga terdampak mencapai 1.901 kepala keluarga atau sekitar 7.308 jiwa.
Tidak hanya merendam permukiman, banjir juga berdampak pada sekitar 100 hektare lahan persawahan di wilayah Amohalo, Kelurahan Baruga. Sejumlah ruas jalan dan akses penghubung masyarakat turut mengalami gangguan akibat genangan air dan kerusakan infrastruktur.
Beberapa titik yang terdampak di antaranya Jalan HEA Mokodompit, Jalan Ahmad Yani, Jalan Brigjen M. Yoenoes, kawasan By Pass Kendari, serta akses jalan di depan Kompleks Perumahan Palm Mas, Kelurahan Wundudopi.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Kendari mengatakan penanganan banjir membutuhkan dukungan lintas sektor dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Sinergi itu dinilai penting untuk mempercepat penanganan sungai, sedimentasi, pembangunan tanggul, hingga penguatan sistem drainase kota.
Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV memaparkan sejumlah rencana penanganan terpadu, meliputi normalisasi Sungai Wanggu, pembangunan inlet dan pompanisasi, penanganan Kali Kadia, serta penataan muara Sungai Wanggu.
Sementara itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menyatakan kesiapan mendukung pemulihan akses jalan dan jembatan yang terdampak agar mobilitas masyarakat tetap berjalan.
Selain membahas langkah teknis penanganan banjir, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti distribusi bantuan bagi warga terdampak. Hingga 18 Mei 2026, Pemerintah Kota Kendari bersama Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan beras sebanyak 11.781 kilogram di sejumlah wilayah terdampak.
