Ketua DPRD Kendari Dorong Perubahan Mindset Antikorupsi dalam Momentum Road to Hakordia 2025
SULTRAMERDEKA.COM – Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto, memanfaatkan momentum Road to Hakordia 2025 untuk menyerukan pentingnya perubahan mindset dalam upaya pemberantasan korupsi.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan yang digelar Pemerintah Kota Kendari di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari pada Kamis (4/12/2025).
Dalam agenda yang dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis—termasuk Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, hingga perwakilan KPK, La Ode Muhammad Inarto menekankan bahwa gerakan antikorupsi tidak boleh berhenti pada tataran seremonial.
Menurutnya, pencegahan korupsi hanya akan efektif jika dimulai dari perubahan pola pikir di seluruh lapisan masyarakat.
“Korupsi bukan lagi sekadar masalah hukum, tapi sudah menjadi ancaman bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kita harus berani mengakui bahwa korupsi bisa terjadi di mana saja, dan kita semua punya tanggung jawab untuk mencegahnya,” ujarnya seperti dilansir dari laman DPRD Kota Kendari.
Ketua Partai Golkar Kota Kendari ini juga menyoroti bahwa budaya diam terhadap praktik menyimpang masih menjadi tantangan besar.
Ia menegaskan perlunya keberanian untuk menolak dan melaporkan tindakan koruptif, sekalipun dalam skala kecil.
“Kita sering tahu ada yang salah, tetapi memilih untuk diam. Ini yang harus diubah. Perubahan mindset adalah kunci, karena praktik-praktik kecil yang dibiarkan dapat merusak sistem secara keseluruhan,” terang Legislator dari Dapil Wuawua-Kadia ini.
Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Pemkot Kendari memperkuat tata kelola pemerintahan, Ketua DPRD mengapresiasi peluncuran Website Lapor APIP dan Website Inspektorat.
Menurutnya, fasilitas teknologi ini merupakan langkah nyata menuju transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.
Ia memastikan DPRD siap mengawal dan bekerja bersama pemerintah daerah untuk menciptakan budaya antikorupsi yang kokoh di Kendari.
“DPRD Kota Kendari akan terus mendukung dan mengawasi program pemerintah yang berorientasi pada transparansi dan pemberantasan korupsi. Kolaborasi adalah kunci dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tambahnya.
Momentum Road to Hakordia 2025 juga diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkot Kendari, Kejaksaan, dan Polres terkait penguatan mekanisme penanganan pengaduan pemerintahan.
Rangkaian kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan Kota Kendari yang bebas dari korupsi.(sm-01)
