Nasib Kurdi Iran di Masa Perang

Penulis: Yanuardi Syukur (Dosen Antropologi Universitas Khairun)

Di tengah gemuruh rudal yang menghantam Tehran dan kematian Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, pertanyaan mengemuka, yaitu akankah Kurdi Iran menjadi aktor yang menentukan perubahan?

Henri Barkey dari Council on Foreign Relations dalam tulisannya “Are the Kurds in Iran Capable of Challenging the Islamic Regime?” (6/3/2026) mencatat bahwa AS dilaporkan mulai menjalin kontak dengan pemimpin Kurdi Iran. Lima kelompok Kurdi bahkan membentuk front persatuan menyerukan penggulingan rezim Islam dan penentuan nasib sendiri. Namun, pertanyaan yang lebih dalam bukanlah apakah Kurdi mampu menantang rezim, melainkan begini: dalam bentuk apa identitas Kurdi akan muncul di tengah pusaran perang yang melibatkan kepentingan global?

Dengan populasi sekitar 10-15 juta jiwa, Kurdi Iran adalah minoritas terbesar kedua setelah Azerbaijan. Mereka bermukim di empat provinsi barat laut yang berbatasan dengan Irak dan Turki. Mahsa Amini, simbol protes “Wanita, Kehidupan, Kebebasan” yang mengguncang Iran sejak 2022, adalah seorang Kurdi. Kematiannya memicu gelombang demonstrasi nasional, dan ketika Khamenei terbunuh, kota-kota Kurdi merayakannya dengan gegap gempita.

Namun, identitas etnis tidak pernah monolitik. Kelima kelompok yang membentuk front persatuan—termasuk KDPI dan PJAK—memiliki afiliasi ideologis berbeda. PJAK, misalnya, berafiliasi dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang menjadi musuh bebuyutan Turki. PJAK bahkan masuk daftar teroris AS sejak 2009 sebagai konsesi kepada Ankara. Di sinilah letak ironinya, yaitu Amerika Serikat kini dikabarkan melatih kelompok yang sebelumnya mereka cap sebagai teroris. Dalam politik identitas, loyalitas bersifat situasional, dan labeling “teroris” bisa dicabut kapan saja jika kepentingan geopolitik menghendaki.

Barkey mengingatkan sejarah Republik Mahabad 1946, negara Kurdi pertama yang berdiri selama sepuluh bulan dengan dukungan Soviet. Republik ini runtuh bukan karena kekalahan militer, melainkan karena kesepakatan geopolitik: Sekutu membujuk Stalin menarik pasukan, dan Mahabad pun lenyap.

Memori kolektif ini masih hidup. Para pemimpin Kurdi tahu bahwa kemerdekaan mereka selalu menjadi komoditas tawar-menawar dalam catur global. Ketika Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) di Irak memperingatkan kelompok Kurdi Iran agar tidak melancarkan serangan dari wilayah mereka, itu bukan sekadar kepatuhan pada Baghdad. Itu adalah pengakuan pahit bahwa otonomi Kurdi di Irak hanya bisa bertahan jika tidak mengancam stabilitas regional. Solidaritas etnis harus tunduk pada realpolitik.

Salah satu ironi paling pahit dalam hubungan Iran-Kurdi adalah nasib pengungsi Afghanistan di Iran. Ketika Iran memerintahkan deportasi massal sekitar empat juta imigran dan pengungsi Afghanistan pada Mei 2025, komunitas Kurdi—yang juga mengalami diskriminasi—menyaksikan bagaimana negara memperlakukan “yang lain” (the others) dengan kekejaman serupa. Ini menunjukkan bahwa identitas Kurdi, meskipun tertindas, tidak secara otomatis melahirkan solidaritas lintas-batas dengan kelompok tertindas lainnya.

Fenomena ini disebut hierarki of oppression, situasi di mana kelompok yang terpinggirkan bisa menjadi penindas bagi kelompok yang lebih lemah. Para pemimpin Kurdi yang kini bermimpi tentang kemerdekaan perlu merenungkan satu hal: jika mereka berkuasa, akankah mereka memperlakukan minoritas di dalam wilayah mereka berbeda dari rezim yang mereka lawan?

Barkey menyebut laporan tentang ribuan pejuang Kurdi yang berkumpul di Irak utara sebagai “angka yang tidak realistis.” Ia juga meragukan efektivitas mereka dalam waktu dekat karena pelatihan militer membutuhkan waktu lama. Namun, skeptisisme ini perlu dibaca dalam kerangka geopolitik yang lebih luas bahwa AS tidak sedang mencari kemenangan cepat, melainkan proxy jangka panjang.

Dengan mengebom infrastruktur keamanan rezim—kantor polisi, basis IRGC, dan markas Basij—AS dan Israel membersihkan jalan bagi kekuatan proksi. Kurdi ditempatkan sebagai “boots on the ground” yang bisa dikerahkan kapan saja tanpa risiko korban jiwa Amerika. Ini adalah strategi klasik imperialisme abad ke-21: menggunakan perbedaan etnis sebagai instrumen perang proksi.

Namun, strategi ini memiliki kelemahan fatal. Seperti diperingatkan Barkey, pengkhianatan Trump terhadap Kurdi Suriah pada 2025 masih membekas. Setelah bertahun-tahun menjadi sekutu setia melawan ISIS, Kurdi Suriah ditinggalkan begitu saja ketika Trump mencapai kesepakatan dengan penguasa baru Suriah, Ahmed al-Sharaa. Pesannya jelas: dalam politik global, loyalitas tidak dihargai. Kurdi adalah alat, bukan mitra.

Jika rezim Iran bertahan, bisa jadi ia akan menghancurkan atau melumpuhkan kelompok Kurdi, terutama mereka yang terbukti memiliki hubungan asing. Jika rezim jatuh, pertarungan sengit antar-kelompok etnis tak terhindarkan. Persia (50-60 persen populasi), Azerbaijan, Lur, Arab, dan Baluch—semua akan memperjuangkan kepentingannya.

Barkey mengingatkan kekacauan sektarian Irak pasca-invasi 2003 sebagai pelajaran berharga. Intervensi asing, betapapun “berniat baik,” sering salah membaca dinamika lokal. Dalam kasus Kurdi, penyebaran mereka di empat negara—Iran, Irak, Suriah, Turki—hampir selalu memicu respons defensif dari pemerintah pusat ketika status politik mereka berubah.

Turki, dengan sensitivitas tinggi terhadap isu Kurdi domestiknya, akan berusaha keras memengaruhi hasil akhir di Iran. Dan dengan PJAK yang berafiliasi dengan PKK, Ankara memiliki alasan kuat untuk campur tangan. Ironisnya, meskipun rezim Iran kejam, Kurdi Iran menikmati hak yang belum diperoleh Kurdi Turki—seperti akses terhadap bahasa Kurdi dalam sistem pendidikan.

Pertanyaan Barkey tentang kemampuan Kurdi menantang rezim sebenarnya adalah pertanyaan keliru. Pertanyaan yang benar adalah: akankah Kurdi diizinkan menjadi subjek sejarah, atau akan tetap menjadi objek yang dipermainkan kekuatan besar?

Sejarah Republik Mahabad mengajarkan bahwa kemerdekaan Kurdi hanya bertahan selama kepentingan global mengizinkan. Pengkhianatan 2025 terhadap Kurdi Suriah mengajarkan bahwa sekutu setia pun bisa dibuang. Dan afiliasi PJAK dengan PKK mengajarkan bahwa identitas Kurdi selalu terperangkap dalam jaringan konflik yang lebih besar.

Nasib Kurdi Iran akan ditentukan bukan oleh keberanian pejuang mereka, tetapi oleh tiga faktor: sejauh mana AS konsisten mendukung mereka, seberapa besar Turki merasa terancam, dan apakah Iran pasca-rezim mampu menawarkan otonomi yang memuaskan tanpa memicu disintegrasi.

Kurdi Iran mungkin merayakan kematian Khamenei hari ini. Tapi seperti kata pepatah Kurdi: “Musuh yang kita kenal lebih baik daripada teman yang tidak kita kenal.” Pertanyaan sesungguhnya bukan apakah mereka bisa menantang rezim, tetapi apakah dunia pasca-rezim akan memberi mereka keadilan—atau sekali lagi mengorbankan mereka dalam teater geopolitik yang sangat dinamis tersebut.