Mahasiswa di Kota Kendari Sambut Menteri Hukum dan HAM dengan Sejumlah Sorotan

SULTRAMERDEKA.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Halu Oleo (BEM UHO) memberikan sambutan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berkunjung ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Namun, di balik penyambutan tersebut, BEM UHO menegaskan bahwa kedatangan Menteri Hukum dan HAM harus menjadi momentum untuk menyoroti buramnya penegakan hukum dan HAM di wilayah Sulawesi Tenggara.

Menteri Hukum dan HAM BEM UHO, Adil Mono Arso, menekankan bahwa masih banyak kasus pelanggaran hukum dan HAM di Sultra yang belum terselesaikan dengan adil.

Ia mengingatkan kembali tragedi meninggalnya Randi dan Yusuf, dua mahasiswa yang gugur dalam aksi demonstrasi tahun 2019. Hingga kini, kasus tersebut masih menyisakan tanda tanya besar mengenai akuntabilitas aparat penegak hukum.

Selain kasus itu, BEM UHO juga menyoroti berbagai persoalan lain yang mencederai keadilan masyarakat di Sultra, di antaranya:

Kasus kekerasan aparat terhadap warga di wilayah tambang yang sering tak tuntas penyelesaiannya.

Kriminalisasi masyarakat adat dan petani dalam konflik agraria yang melibatkan perusahaan tambang dan perkebunan.

Pelanggaran hukum di sektor pertambangan yang merugikan lingkungan dan masyarakat, namun minim penindakan serius.

“Sulawesi Tenggara adalah potret buram penegakan hukum dan HAM di daerah. Kami mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk tidak menutup mata, melainkan hadir memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban,” tegas Adil Mono Arso dalam keterangannya pada Senin (25/8/2025) malam.

BEM UHO menegaskan, penyambutan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk peringatan kepada pemerintah pusat bahwa masih banyak kasus hukum dan HAM yang belum tuntas di Sulawesi Tenggara.

Sejumlah menteri dijadwalkan berkunjung ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berkaitan dengan Rakornas Produk Hukum Daerah yang digelar di Kota Kendari pada 26 – 28 Agustus 2025.(sm-01)