Golkar Tekankan Optimalisasi Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Kendari 2025
SULTRAMERDEKA.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kendari menegaskan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 harus diarahkan kepada lima hal.
Kelimanya terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur, pengendalian inflasi, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan penguatan investasi daerah.
Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Fadhal Rahmat, dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada Senin (22/9/2025) malam.
Ia menilai adanya dinamika perubahan kebijakan umum anggaran yang memengaruhi pergeseran alokasi antar organisasi perangkat daerah, program, hingga jenis belanja.
“Perubahan APBD 2025 harus memuat arah kebijakan dan strategi prioritas yang terukur serta rasional. Program ini perlu dituntaskan dalam kurun waktu Oktober hingga Desember 2025,” kata Fadhal.
Fraksi Partai Golkar menyoroti tiga komponen penting dalam kebijakan perubahan APBD Kendari 2025.
Pertama terkait penyesuaian pendapatan daerah dengan proyeksi naik 1,79% menjadi Rp1,691 triliun.
Kemudian mengenai optimalisasi belanja daerah yang turun tipis 0,04% menjadi Rp1,652 triliun.
Selanjutnya menyangkut penguatan infrastruktur publik meliputi pembangunan jalan, drainase, serta fasilitas umum.
Menurut Fraksi Partai Golkar, arah kebijakan ini harus tetap berpijak pada kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dan penerimaan lain yang realistis.
Dengan begitu, menurut Fraksi Partai program prioritas dapat berjalan efektif tanpa membebani APBD 2026.
Golkar juga menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan manajemen pembiayaan daerah sebagai instrumen untuk memastikan setiap program dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembiayaan daerah selama tiga bulan ke depan diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan, pemerataan, serta pertumbuhan ekonomi di Kota Kendari,” tutup Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Poasia, Abeli dan Nambo ini.
